Bagai Tetesan Air Hujan

Hiduplah sekali namun berguna bagi sesama, setelah itu jemputlah Syurga

Hukum Dana Reses untuk Baksos, Dauroh, dll

Assalamu`alaikum wr wb Ustad jamhuri.. Saya masih bertanya2 ttg penggunaan dana Reses untuk kegiatan yg tdk ada hubungannya dengan maksud Reses seperti Kegiatan Multaqo Fikr, Baksos, Dauroh dll. Reses itu kan (yg saya tahu) adalah untuk Menyerap Aspirasi Masyarakat (baik Kader atau bukan). Padahal kebutuhan untuk menyerap aspirasi saja masih banyak!.

Terus, jika Dana reses digunakan u acara reses tapi pd tgl yg bukn tgl reses (dengan memalsukan tgl di kuitansi–u diberikan ke Pemda) Apakah halal juga? apakah ini bukn trmasuk jg memalsukan data/berkas?tdk samakah dgn korupsi??? Jangan sampai dana tersebut menjadi HARAM dan akhirnya dimakan oleh kader2 dan masyarakat luas. Bukankah sebaiknya kita berhati2 di dunia yg abu2 ini? Syukron jika ustad bs mnjawab dengan jelas, konkrit dan tanpa membohongi hati nurani.Wassalam wahyu <intifadah85 di yahoo.com>

JAWABAN:

Walaikumussalam wr.wb. Sebelumnya kami mohon maaf jika jawaban atas pertanyaan saudara dirasa lambat, maklum pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami masih antri untuk dijawab. Ada sekitar 30 pertanyaan yang sudah masuk sebelum pertanyaan saudara, sebagian sudah dijawab namun belum kami kirim. Sebagian lagi ada yang belum dijawab dan belum dikirim.

Berhubung sudah dua kali saudara mengirim pertanyaan, dan berhubung urgennya pertanyaan ini untuk dijawab, maka biarlah saya memprioritaskan menjawab pertanyaan saudara terlebih dahulu.
Pada Pasal 73 Tatib DPR mengatur tentang Tahun Sidang DPR. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur maka pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan. Sedangkan Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

Masa Sidang merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan, terutama di dalam gedung DPR. Sedangkan Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Dengan demikian kegiatan reses dapat dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan warga, dan dapat dapat juga melalui kunjungan door to door kepada warga untuk menjaring aspirasi.
Salah satu tujuan dan tugas anggota dewan di Masa Reses adalah melihat kondisi daerah yang dikunjungi serta menjaring aspirasi masyarakatnya. Saat melakukan kegiatan di Masa Reses, anggota dewan mendapat dana untuk kegiatan reses tersebut, seperti biaya transportasi, konsumsi, penyewaan tempat pertemuan dan lain sebagainya.

Kenyataannya, banyak dari kalangan anggota dewan yang menerima dana reses namun tidak melakukan tugas reses dengan baik. Ada yang malah menggunakan dana reses untuk jalan-jalan dengan keluarga atau tour. Sedangkan saat menyampaikan pertanggungjawaban keuangan reses, mereka memanipulasi data dengan bukti-bukti palsu, seperti kwitansi palsu, pertemuan palsu dan lain sebagainya. Tentu saja secara syari’ah semua perbuatan itu adalah haram. Demikian juga secara aturan administrasi negara, perbuatan itu dianggap manipulasi dan melanggar hukum.

Ada pula sebagaian anggota dewan yang melaksanakan tugas reses dengan baik. Mereka mengunjungi suatu daerah, mengumpulkan masyarakat dan menjaring aspirasi dari mereka. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak jarang tujuan menjaring aspirasi masyarakat tersebut tidak sesuai dengan tujuan reses dikarenakan pemahaman dan intelektual masyarakat kita yang rendah tentang politik. Mereka mengira bahwa jika pejabat mengundang mereka, pasti pejabat itu akan membagi-bagi bingkisan kepada rakyat. Atau minimal saat menjaring aspirasi sering kali aspirasi itu tidak sesuai dengan fungsi dan tugas anggota dewan, seperti meminta modal kerja, menyelesaikan masalah keluarga, membuka lapangan kerja, meminta pembangunan masjid dan lain sebagainya.

Lalu jika hal itu mungkin telah disampaikan diteruskan oleh aleg kepada pejabat terkait, saat reses berikutnya msyarakat sudah tidak percaya lagi dengan undangan pejabat anggota dewan itu, karena semua permintaan mereka pada reses lalu dirasa belum dikabulkan. Padahal eksekusi semua permohonan itu ada di tangan eksekutif (pemerintah). Sehingga dalam reses itu terkadang bukan kebaikan yang ada, tapi keributan dan fitnah.

Oleh karena itu sebagian anggota dewan yang jujur terkadang merasa “males” menerima dana reses. Soalnya, mereka harus bertanggung jawab tentang keuangan reses, sementara acara reses pun tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara jika dana “reses” tidak diambil pun akan “mengauap” begitu saja oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ada kesan kalau tidak diambil malah akan dianggap tidak melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.

Oleh karena itu ada usulan, agar reses itu tidak terlalu banyak menyertakan masyarakat umum. Cukup anggota partai yang mengusung anggota dewan tersebut. Bukankah anggota partai juga adalah masyarakat? Jika seluruh pengurus partai dikumpulkan mulai dari tingkat kecamatan dan kelurahann saja (bagi anggota DPRD II) itu sudah dapat menyerap aspirasi masyarakat. Sebab mereka mengerti persoalan yang dihadapinya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, cara ini juga bisa mendekatkan anggota dewan dengan konstuennya serta bermanfaat untuk konsolidasi pengurus dan kader partai. Sedangkan dana reses digunakan untuk operasional reses itu sendiri, seperti penyewaan tempat, konsumsi dan tool yang menunjang acara tersebut.

Terkait dengan pertanyaan yang saudara ajukan, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Dalam Ma’alim Muamalah Maliyah (Rambu-rambu Transaksi Keungan), Dewan Syar’iah Pusat PKS telah merekomndasikan syarat tiga aman: yakni Aman Syar’i (Aman secara syariat), Aman Idari (aman secara prosedural), dan Aman Siyasi (aman secara politis/pencitraan).

Dana reses yang di gunakan murni untuk selain kepentingan reses (menjaring aspirasi) adalah bertentangan dengan Ma’alim Muamalah Maliyah, dan oleh karena itu dilarang dan haram hukumnya. Dari perbuatan yang haram ini mengakibatkan lahirnya perbuatan haram lagi, berupa manipulasi data berupa kwitansi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan peruntukannya.

Dana reses yang digunakan untuk menjaring dan menyerap aspirasi dari kader partai yang mengusung anggota dewan bersangkutan ke DPR/D adalah sah dan halal, karena kader partai adalah juga anggota masyarakat.

Jika dalam acara reses dengan para kader partai terselip pengumuman-pengumuman (ta’limat) serta perkembangan politik dan sosial yang ada, serta strategi perjuangan dalam menghadapi perkembangan yang ada, apalagi demi r
i’ayah daawiyah wa siasiyah (memelihara posisi dakwah dan politiknya) di dapil-nya (daerah pemilihannya) maka hal itu adalah sah. Dengan catatan, acara reses adalah acara utama dan dominan, dari acara lainnya.

Dana reses yang telah digunakan untuk acara tersebut harus dilaporkan apa adanya. Jika ada sisa maka dikembalikan sisanya ke sekretariat dewan atau kas negara. Tidak boleh memanipulasi laporan keuangan, baik dalam bentuk kwitansi maupun lainnya, meskipun peruntukan acara sudah sesuai dengan aturan. Sedangkan sisa tool yang ada untuk acara reses seperti ball point, buku catatan atau sisa konsumsi tidak perlu dikembalikan dan dapat digunakan oleh peserta reses sesuai keinginannya karena hal itu sudah milik mereka.

Hendaknya setiap kita behati-hati dalam penggunaan uang negara/publik. Perbanyaklah muhasabah dan saling taushiyah, istighfar dan taubat nasuha. Mintalah petunjuk kepada Allah SWT, dan jangan ragu berkonsultasi kepada ahlinya jika ada hal yang meragukan sebelum memasuki pada realisasi program tertentu. .Semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Wallahu a’alm bish-showab.

H. Muhammad Jamhuri, Lc

sumber : http://pks-kotatangerang.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=1

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 7 Agustus 2008 by in Islam, Politik and tagged , , .
%d blogger menyukai ini: