Bagai Tetesan Air Hujan

Hiduplah sekali namun berguna bagi sesama, setelah itu jemputlah Syurga

Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Seks Komersial (LSP PSK)

Pada suatu pagi, seorang staf Dinsos dipanggil Gubernur. Dia disuruh sang gubernur untuk mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk membuat usulan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk PSK. SKKNI adalah suatu standar bagi profesi tertentu dengan output sertifikasi profesi. Untuk mempercepat proses maka sudah ada draft SKKNI yang dia bawa. SKKNI sudah mencakup bagaimana pelatihannya, tata cara Uji kompetensinya (teori dan praktek), peralatan uji kompetensinya, skema penilaiannya, syarat syarat menjadi LSP-nya, dan syarat – syarat menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK)-nya.

Yang menjadi tantangan, Ibu Mensos adalah ketua Muslimat NU yang tentunya faham bahwa prostitusi dalam agama Islam adalah dilarang dengan ancaman hukuman yang berat. Belum lagi sebagai ketua Muslimat NU (wadah para ustazah/Nyai pondok pesantren) tentunya dia dan NU tidak mau diseret seolah melegalkan pelacuran yang dilarang agama itu. Apa kata pondok pesantren se Indonesia jadinya kalau dia legalkan.

Tantangan selanjutnya adalah, setelah SKKNI diusulkan oleh kemensos, maka secara legalitas untuk bisa dioperasionalkan SKKNI harus di tetapkan oleh Kemenakertrans yang digawangi oleh Politisi PKB yang pernah aktif sebagai Waketum DKN Garda Bangsa, serta aktif di PMII. Baik PKB, Garda Bangsa atau PMII adalah organisasi yang kental bahkan sayap dari NU. Tentunya berat secara pribadi dan secara warga NU untuk menetapkan SKKNI PSK sebagai produk kementeriannya. Bisa – bisa dimasukan dalam bahtsul masail pada mukhtamar NU dan disidang disana dia.

JIkapun terjadi SKKNI ditetapkan oleh Kemenakertrans, maka menjadi tugas BSN untuk menetapkan operasional pelaksanaanya dari menseleksi LSP yang mengajukan diri ke BSN sebagai LSP PSK, menetapkan dan melatih auditor LSP PSK, memeriksa kesiapan LSP maupun TUKnya, dan mengawasi LSP PSK itu dalam operasionalnya.

Barulah LSP PSK melakukan pelatihan dan melakukan uji kompetensi PSK, dan PSK Indonesia layak mendapat Sertifikat Profesi PSK untuk bisa disejajarkan dengan PSK dunia. Mungkin maksudnya dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (MEA 2015) maka sang gubernur mengusulkan sertifikasi profesi PSK, agar PSK – PSK Indonesia dapat bersaing dengan PSK -PSK dunia khususnya ASEAN, sehingga kita tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Usul saja buat sang gubernur, terkait sudah diundangkan UU Jaminan Produk Halal, bisa menugaskan stafnya untuk datang ke Kemenag agar produk – produk terkait PSK mendapatkan Sertifikat Halal dari Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah diverifikasi oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga jika di ekspor ke negara lain maka langsung diakui karena KAN sudah melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan banyak negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29 April 2015 by in Uncategorized.
%d blogger menyukai ini: