Bagai Tetesan Air Hujan

Hiduplah sekali namun berguna bagi sesama, setelah itu jemputlah Syurga

200 rupiah, salah siapa?

IMG_20160227_195449Sebenarnya agak ‘malas’ menulis dengan tema ini, karena tema tersebut saat ini telah diseret ke dalam pusaran politis antara Jokowi dan anti Jokowi, antara rakyat dan kapitalis (pengusaha), dan bahkan antara ideology sekuler dengan demokrasinya dan ideologi Islam dengan Khilafahnya. Tema tersebut bukan lagi dibahas dalam tataran filosofis atau yuridis apalagi tataran implementasi. Namun, setelah semalam menyaksikan sendiri pelaksanaan kebijakan yang  diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia untuk memperingati  “Hari Sampah Nasional 2016” yang diberlakukan di 17 Kota/kabupaten, maka tergelitik pula untuk ‘urun rembug’ kasih pendapat.

Pendapat (singkat) kali ini akan difokuskan pada tataran filosofis, yuridis, dan tataran implementasi sejauh pemahaman penulis. Jadi, yang seguru dan seilmu atau bahkan levelnya sudah mahaguru tolong jangan ganggu.

Secara filosofis sebenarnya kebijakan pungutan 200 rupiah dilandasi oleh kepedulian lingkungan, pada saat plastik belanja itu akhirnya bermuara sebagai sampah yang memenuhi tempat-tempat pembuangan sampah atau sungai – sungai yang mengakibatkan pendangkalan atau penyumbatan. Kepedulian lingkungan sebenarnya sudah lama digaungkan terutama kepada korporasi atau industry yang secara tujuan adalah menghasilkan laba/profit. Gerakan – gerakan tersebut berupaya untuk menyeimbangkan tujuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan keselarasan lingkungan dan kepedulian dengan masyarakat sekitar. Hal ini sejak lama di dunia dikenal dengan istilah Triple P atau 3P (profit, planet, people) yang masyhur dikenal di Indonesia dengan Corporate Soccial Responsibility (CSR) bagi perusahaan swasta dan dikenal sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di perusahaan BUMN. Disisi lain masyarakat sudah sangat kenal dengan 3R dalam kegiatan kelestarian lingkungan yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle.

Pada abad 21 ini, mulailah muncul istilah – istilah baru dengan teori baru. Salah satunya adalah berakhirnya Milenium Development Goals( MDGs) yang dilanjutkan dengan Sustainability Development Goals (SDGs). Disini muncul kata sustainability atau keberlanjutan yang meminta Negara untuk melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, manusia, dan lingkungan. kemudian muncul juga istilah Green Economy yaitu ekonomi yang menerapkan konsep green (hijau) dengan kepedulian lingkungan dalam tiap dalam aktifitasnya khususnya mengurangi limbah dalam proses (in process) setelah sebelumnya lebih focus pada limbah pasca produksi (out process). Selain focus pada limbah, maka green economy juga fokus pada konservasi energy dan penggunaan energy baru dan terbarukan (renewable energy). Green Economy kemudian dikembangkan menjadi konsep Blue Economy yaitu dengan penambahan kepedulian pada kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sumber bahan baku produksi baik di darat maupun dilaut. Konsep – konsep tersebut kemudian dirumuskan dalam berbagai sector baik perbankan, bangunan (building), pabrik, rumah sakit, dermaga/pelabuhan. Disisi lain juga kadang dipadukan dengan konsep Green Climate Change serta Carbon Trading.

Terkait dengan kantung plastic belanja, maka hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah out process, karena kalau in process berarti limbah di dalam toko retail tersebut sedangkan kantong plastic akan menjadi limbah setelah keluar dari  toko retail. Untuk itu dalam tataran filosofis maka himbauan penggunaan kantong belanja sendiri dari rumah untuk mengurangi penggunaan kantong plastic di toko retail perlu didukung. Namun  pengenaan 200 rupiah sebagai ‘hukuman’ bagi konsumen yang tidak membawa kantong sendiri tanpa ada arah yang jelas nilai 200 rupiah tersebut dalam penyelamatan lingkungan maka hal ini masih perlu dipertanyakan.

Secara yuridis, langkah pemerintah sebenarnya terlindungi oleh Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diturunkan salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL). Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan setiap tahunnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kemudian pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat serta ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Jika kita mencermati Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

Artinya, berdasarkan peraturan diatas pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan kepedulian lingkungan adalah ‘PERUSAHAAN’ jika masih terkait dengan proses bisnisnya. Setelah keluar dari proses bisninsya maka peran masyarakat menjadi Utama. Berkenaan dengan hal tersebut, maka menjadi tugas penyediaan bungkus belanja yang ramah lingkungan baik plastik mudah teruarai atau kertas adalah pihak toko retail. Biaya penyediaan bungkus belanja yang ramah lingkungan tersebut dapat dibebankan ke dalam biaya produksi atau ke dalam biaya CSR perusahaan.

Secara implementasi, kebijakan 200 rupiah per kantung belanja memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

  1. Pungutan 200 rupiah per plastik tentunya tidak akan terasa bagi konsumen yang belanja di toko retail yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Bagi kalangan tersebut, apalah artinya membayar 10 lembar plastic senilai 2.000 rupiah dibandingan ‘memanggul’ kantung belanja dari rumah. Dalam benak mereka, masa datang ke supermarket naik Merci kok masih bawa kantung. belanja –kusam lagi- hanya untuk menghemat 2.000 rupiah. Sungguh memalukan pikir mereka. Efeknya adalah penolakan sebagian masyarakat saat berada di KASSA, sehingga untuk mengurangi ‘dampak’ kebijakan ini beberapa toko retail menyediakan kardus sebagai ganti kantung plastik.
  2. Belum ada mekanisme ‘kemana’ Pungutan 200 rupiah per kantung belanja sehingga dapat dengan mudah diperkirakan menjadi ‘PENDAPATAN LAIN – LAIN” toko retail. Artinya efek kebijakan pro lingkungan ternyata hanya menjadi beban konsumen tapi menjadi profit bagi perusahaan tanpa ada arah untuk pembiayaan program – program pro lingkungan.
  3. Belum ada sosialisasi apalagi uji public sebelum peresmian, sehingga masyarakat bisa ikut serta memberikan saran/solusi sehingga menjadi program bersama rakyat, pemerintah, dan dunia usaha.

Terakhir, biar tidak dianggap hanya kritik tanpa solusi, maka penulis ingin sumbang saran. Diterima Syukur, gak diterima ya gak papa .. wong cuma usulan, yaitu:

  1. Buatlah peraturan pemerintah tentang pungutan 200 rupiah atas kantong plastik belanja yang pemasukan dari pungutan tersebut di kelala oleh salah satu badan pemerintah misalnya Badan Pengelola Pungutan Plastik Belanja (BP3B). Pungutan tersebut kemudian dikelola oleh badan ini untuk melakukan program – program pro lingkungan. Jika kantung plastik dibiayai oleh toko retail, maka biayanya di reimburse kepada badan atau bisa saja badan yang melakukan pengadaan dan pencetakan kantong plastik belanja tersebut. Hal ini untuk menghindari kebijakan pro lingkungan malah menjadi profit pengusaha bukannya untuk program
  2. Bisa saja toko retail membuat plastik ramah lingkungan dengan bahan alami atau menyediakan kantong belanja berbahan kertas yang dibebankan kepada konsumen dengan harga yang wajar. Pemerintah dapat membuat batas atas harga sehingga dapat mencegah toko retail dari mengambil keuntungan atas program tersebut. Berdasarkan hal ini sejak awal sudah pro lingkungan tanpa memberikan beban ‘tidak jelas’ kepada konsumen.
  3. Buatlah peraturan mewajibkan Audit CSR bagi perusahaan, sehingga bisa diberikan insentif fiscal maupun non fiscal kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu khususnya berkaitan dengan community development dan kelestarian lingkungan.

Demikianlah sedikit pendapat penulis mengenai pro dan kontra kantong plastik belanja 200 rupiah. semoga bermanfaat. Silahkan di share jika berkenan namun bukan untuk kegiatan komersial atau diperjualbelikan.

Disclaimer:
1. Saat artikel ini ditulis, penulis tidak dapat menemukan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, baik dari pencarian google maupun dalam website KemenLHK sehingga informasi pungutan didapatkan dari media masa dimana penulis hanya menemukan informasi yang mengatakan bahwa 200 rupiah adalah minimal pungutan toko retail, namun tidak menemukan informasi bahwa pungutan itu masuk menjadi pendapatan negara baik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Retribusi daerah.
2. Penulis memahami bahwa PNBP diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Retribusi Daerah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda)
3. Berdasarkan informasi butir 1 maka penulis mengasumsikan pungutan 200 menjadi pendapatan toko retail.
4. Apabila ternyata sudah terdapat peraturan pemerintah yang mengatur pungutan menjadi PNBP atau Retribusi Daerah maka menjadi koreksi atas tulisan ini.

(ASUR/28Feb2016)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28 Februari 2016 by in Lingkungan and tagged , , .
%d blogger menyukai ini: